KPU Jeneponto Gelar Bimtek Persiapan Rekruitmen KPPS Pilkada Serentak 2024, Ini Tahapannya

JENEPONTO, SULSEL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) persiapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan kepala daerah  (Pilkada) serentak Tahun 2024, Gubernur-wakil Gubernur dan Bupati-wakil Bupati.

Baca juga: Zainal Bintang: Teater Politik Indonesia, Inkonstitusionil Bersyarat

Bimtek persiapan KPPS ini, bertempat di Gedung Aisyiah, Jln Abdul Jalil Sikki Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sabtu (14/9/2024). 

Pada kesempatan tersebut, hadir Ketua KPU Jeneponto, Asming Syarif, Kordiv Sosdiklih, Parmas dan SDM, Hasrullah Hafid dan Bawaslu Jeneponto. 

Baca juga: Usulkan Anies Puan Capres 2024, KMPG : Indonesia Bisa Stabil

Adapun yang menjadi perserta pada Bimtek se-Kabupaten Jeneponto ini. Yakni, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ketua dan divisi sosdiklih parmas dan SDM 2 orang serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) devisi parmas dan SDM 1 orang.

Baca juga: Zainal Bintang: Menyoal Etik Berbangsa (Bag.-6- Habis)

Selaku narasumber dalam kegiatan ini, Eks Komisioner KPU Jeneponto, Syamsudin, S.Pd., M.Pd dengan materi, "Konsep Penerapan Regulasi Dalam Pembentukan KPPS".

KPU Jeneponto, Asming mengatakan, dasar hukum pelaksanaan bimtek persiapan pembentukan KPPS ini berdasarkan amanat UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 

Baca juga: Ace Hasan Minta Revisi UU Sisdiknas Libatkan Komisi VIII DPR RI

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota. 

Dan, keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang pemodaman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara Pemilukada.

Baca juga: Jika Gugatan Presidential Threshold DPD RI Ditolak, KPI Sebut MK Lecehkan Lembaga Negara dan Rakyat

Asming menjelaskan, adapun tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam Pemilu 2024. Diantaranya, mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS, menyerahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS, melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS serta membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan perhitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Pengawas TPS, PPS dan PPK melalui PPS. 

Selain itu, kata dia, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran anggota KPPS Pemilu 2024. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

"Jadi perlu juga diperhatikan ya, ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi bagi pendaftar calon anggota KPPS, " katanya.

Salah satu diantaranya sebut dia, Warga Negara Indonesia (WNI), Berusia paling rendah 17 tahun, tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, berpendidikan paling rendah SMA/sederajat dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. 

"Untuk jadwal dan tahapan pembentukan rekrutmen KPPS ini serentak dilaksanakan oleh PPS di tingkat desa/kelurahan dimulai dari pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS pada  tanggal 17-21 September 2024, " jelasnya.

Baca juga: Sufmi Dasco Minta Komisi II Kaji Penggunaan Kotak Suara dari Kardus di Pemilu 2024

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Jeneponto Asming Syarif ini, dimulai sekira pukul 09.55 WITA dan berlangsung hingga pukul 16.00 dan tutup dengan sesi tanya jawab/diskusi persiapan pendaftaran colon anggota KPPS (*).